Sabtu, 02 April 2011

PTK..........peluang atau bencana

Berdasar Permenpan No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Mendiknas-BKN No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta Permendiknas No. 35 tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa setiap guru untuk dapat naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi (mulai dari Gol. III/a ke III/b) salah satu unsur penilainnya adalah unsur pengembangan profesi berupa Karya Tulis Ilmiah. Hal ini berbeda dengan Permenpan JabFungGur sebelumnya dimana kewajiban unsur pengembangan profesi hanya diperuntukkan bagi mereka yang akan naik dari gol. IV/a ke IV/b. Dan Permendiknas/Permenpan ini berlaku efektif untuk penilaian angka kredit per-1 Januari 2013.
Satu pertanyaan mendasar bagi kita semua, para guru, "SUDAHKAH KITA SIAP MENGANTISIPASI PERUBAHAN TERSEBUT ?"
Siap - tidak siap, mampu - tidak mampu, mau -tidak mau....palu telah diketok, dan bagaimanapun THE SHOW MUST GO ON.

Rabu, 07 Juli 2010

RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN PORTOFOLIO GURU

Batas minimal kelulusan (passing grade) adalah 850 yang terdiri dari 3 unsur penilaian :
A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok
1. Kualifikasi akademik
2. Pengalaman mengajar
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
 Total skor unsur minimal 340
 Komponen 3 minimal 120
 Tidak boleh ada komponen yang kosong
B. Unsur Pengembangan Profesi

1. Pendidikan dan latihan/workshop
2. Penilaian atasan dan pengawas
3. Prestasi akademik
4. Karya pengembangan profesi
 Total skor unsur minimal 300
 Skor komponen 2 minimal 35
 Guru daerah khusus total skor unsur minimal 200
C. Unsur Pendukung Profesi
1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
2. Pengalaman organisasi bidang kependidikan dan atau sosial
3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
 Total skor tidak boleh nol (minimal harus ada)
Yang perlu diperhatikan
1. Kualifikasi akademik
Ijazah harus sesuai dengan bidang studi yang diampunya saat pengajuan portofolio
2. DIKLAT/WORKSHOP
 Sertifikat dikeluarkan oleh instansi/lembaga/organisasi pendidikan
 Disertai hasil kerja/produk untuk kegiatan workshop yang ditandatangani penyelenggara kegiatan dan atau kepala sekolah, sedang DIKLAT tidak disertakan hasil kerja
 Diklat/workshop 1 hari = 10 jam
 Pendidikan prajabatan/STTPL yang digunakan sebagai persyaratan PNS tidak diperhitungkan
 Sertifikat Diklat/workshop yang mendapat penilaian adalah kegiatan yang secara langsung meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru (relevan) atau kegiatan yang materinya mendukung kinerja profesional guru (kurang relevan)
 Kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 8 jam tidak dapat diajukan sebagai bahan penilaian
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
 Mengumpulkan 5 buah RP/RPP/SP yang berbeda materi/pokok bahasannya
 RP/RPP/SP sekurang-kurangnya harus memuat :
a. Rumusan tujuan pembelajaran
b. Pemilihan materi ajar/rangkuman materi esensial/pokok
c. Pengorganisasian materi ajar (pembagian waktu/kesesuaian antara materi dengan waktu yang tersedia)
d. Pemilihan sumber/media belajar (disesuaikan dengan skenario pembelajaran)
e. Kerincian skenario pembelajaran (diuraikan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran dari pendahuluan hingga kegiatan penutup)
f. Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran (contoh : jika ada kegiatan praktikum berarti salah satu jenis penilaian yang digunakan adalah penialaian kinerja/unjuk kerja dsb)
g. Kelengkapan instrumen pembelajaran (instrumen apa saja yang termuat dalam RPP harus ada penjabarannya, mulai materi, alat peraga, soal penilaian/tes dan pedoman penskoran)
 RPP merupakan indikator pertama untuk melakukan penilaian dokumen PF lainnya, jika RPP tidak memenuhi syarat kelayakan (Instrumen Penialaian RPP) maka dokumen lainnya tidak akan berpengaruh
4. Kecermatan dalam memasukkan setiap unsur penilaian akan sangat menentukan tingkat kelulusan
5. Dokumen berupa karya tulis/karya ilmiah/PTK harus dilampiri bukti photo pelaksanaan kegiatan
6. Alat peraga/media pembelajaran karya sendiri dilampiri bukti photo mulai 0% (bahan baku), proses pembuatan samapai penggunaan dalam KBM


Komponen RPP adalah :
1. Identitas mata pelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.
2. Standar kompetensi
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemam¬puan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
3. Kompetensi dasar
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran ter¬tentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompe¬tensi dalam suatu pelajaran.
4. Indikator pencapaian kompetensi
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja opera¬sional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
6. Materi ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompe¬tensi.
7. Alokasi waktu
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan un¬tuk pencapaian KD dan beban belajar.
8. Metode pembelajaran
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembela¬jaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situ¬asi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.
9. Kegiatan pembelajaran
a. Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan un¬tuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
b. Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran di¬lakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang¬kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
c. Penutup
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan un¬tuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.
10. Penilaian hasil belajar
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kom¬petensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.
11. Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom-petensi.
PTK
Penelitian tindakan kelas/PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secar kolaboratifdan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

Pelaporan PTK, minimal harus memenuhi hal – hal berikut :
1. Judul : ada permasalahan, pemecahan masalah, subyek PTK
2. Pengesahan oleh kepala sekolah, ketua PGRI, ketua UPT kecamatan (untuk guru SD), kepala dinas pendidikan
3. Abstrak meliputi : judul dan nama penulis, latar belakang tujuan dan manfaat, metode penelitian, hasil penelitian, kata kunci
4. Dafatr isi, daftar gambar, daftar tabel, pernyataan keaslian tulisan (jika dipandang perlu)
5. Pendahuluan :
a. Latar belakang masalah
b. Rumusan masalah
c. Tujuan penelitian
d. Manfaat penelitian
e. Ruang lingkup
f. Definisi operasional penelitian/definisi istilah (jika perlu)
6. Kajian Pustaka
a. Uraian tentang variabel 1
b. Uraian tentang variabel 2
c. Kaitan variabel 1 dengan 2
7. Metode penelitian
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pengamatan
d. Refleksi
e. Subyek penelitian
f. Teknik pengumpulan data
g. Instrumen penelitian
h. Penyiapan partisipan
i. Analisis data
8. Hasil pembahasan
a. Perencanaan siklus 1
b. Pelaksanaan siklus 1
c. Pengamatan siklus 1
d. Refleksi siklus 1
e. Perencanaan siklus 2
f. Pelaksanaan siklus 2
g. Pengamatan siklus 2
h. Refleksi siklus 2
i. De-es-te menyesuaikan
j. Pembahasan siklus/perbandingan antar siklus
9. Penutup
a. Simpulan : merupakan jawaban dari rumusan masalah
b. Saran : terkait dengan simpulan penelitian
c. Daftar pustaka : hanya buku yang dirujuk saja dan ditulis dengan aturan tata tulis ilmiah
10. Lampiran :
a. Kelengkapan RPP
b. Kelengakapan instrumen penelitian
c. Bahan perlakuan : materi ajar, perlengkapan, dan alat-alat tes
d. Surat ijin penelitian (jika ada)
e. Data pendukung lain (bukti otentik bahwa telah dilakukan penelitian) berupa photo kegiatan, denah/bagan, hasil karya siswa dsb

MEDIA/ALAT PERAGA PEMBELAJARAN
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan peserta sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta pembelajaran.
Sistematika pelaporan media/alat peraga pembelajaran
1. Halaman judul
2. Lembar pengesahan
3. Lembar pernyataan
4. Pendahuluan
MATA PELAJARAN : ……………..
KELAS / SEMESTER : ………………..
MATERI POKOK : ………………….
A. KOMPETENSI DASAR
B. INDIKATOR
C. JENIS MEDIA
D. RASIONAL DAN MANFAAT
 Digunakan untuk menunjukkan bahwa makhluk hidup/hewan juga melakukan pernapasan.
 ……………………………..
E. RANCANGAN
1) Alat dan Bahan
2) Proses Pembuatan
F. PENGGUNAAN
 Digunakan untuk ………………………………………………… ;
 Cara kerja : ………………………………………………………
G. SIMPULAN DAN SARAN
1. Sebuah media yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran akan sangat membantu siswa dalam menyusun sebuah konsep pengetahuan ;
2. …………………………………………………………………………………………..
H. PHOTO PROSES
a) Photo alat dan bahan yang dibutuhkan
b) Photo proses pembuatan
c) Photo pemakaian alat peraga dalam KBM

Jumat, 12 Maret 2010

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Bulan ini Bapak/Ibu guru sedang mengalami masa "bulan madu" dengan beragam aktivitas yang membutuhkan tingkat konsentrasi, ketekunan, dan kepedulian yang tinggi. Di tengah kesibukan mempersiapkan siswa menghadapi UN, banyak guru yang juga harus mempersiapkan "kelangsungan" dapurnya. Bulan Maret biasanya adalah bulan pengajuan kenaikan pangkat/golongan yang tentunya berimbas pada kenaikan gaji bapak/ibu guru. Dan bulan Maret juga ada satu kegiatan yang harus diikuti oleh guru (tentunya setelah harap-harap cemas menunggu gilirannya), yaitu pelaksanaan SERTIFIKASI GURU. Kegiatan yang diharapkan dapat menambah kesejahteraan (dan profesionalisme) para guru. Dari berbagai perbincangan dengan teman sejawat yang sudah maupun belum tersertifikasi, kebanyakan mereka kesulitan untuk memenuhi batas nilai minimal yang 850. Beberapa hal yang dikeluhkan :
  1. sedikit/tidak punya sertifikat diklat
  2. tidak punya pengabdian masyarakat (ketua RT/RW dsb)
  3. tidak punya PTK
  4. RPP amburadul ( ??? )
  5. dan sebagainya
Berikut beberapa tips yang penulis lakukan untuk menyiasati permasalahan bukti fisik portofolio (yang legal loh) :
  1. bekerja sama dengan PGRI, institusi pendidikan atau media massa dan dinas pendidikan setempat untuk menyelenggarakan kegiatan seminar atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru
  2. melobi KS untuk mengadakan/menghidupkan MGMP tingkat sekolah
  3. rajin-rajinlah memohon KS agar sering diikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan (pakai jurus "jaran goyang" euy.....)
  4. dan sebagainya (panjenengan sebagai calon guru profesional pasti punya banyak akal toh ?)
Khusus untuk PTK, bapak/ibu bisa mengupload dari internet dan dipakai sebagai literatur kerangka berpikir PTK panjenengan. Dan kalau itu juga masih sulit, buat saja alat peraga pembelajaran. Satu PTK (yang ribet dan rumit penyusunannya) bernilai sama dengan empat alat peraga yang bapak/ibu buat. Padahal berdasar pengalaman penulis, satu alat peraga hanya butuh waktu (rata-rata) 3-4 hari mulai dari perancangan model sampai pelaporannya. Jika masih kesulitan klik ajah disini sebagai contoh bagi panjenengan........
Berikut juga penulis sajikan contoh penyusunan PF tahun 2010 :

Minggu, 07 Februari 2010

SEPUTAR SERTIFIKASI

Beberapa permasalahan yang ada di PSG 15 Malang
1.Tentang Sertifikasi
Tanya: Siapa yang menentukan peserta sertifikasi?
Jawab: Keikutsertaan guru ditentukan oleh kantor Diknas/Depag masing-masing. Untuk guru Diknas, dari kuota setiap kota yang ditetapkan oleh LPMP dan Diknas propinsi, Diknas kota/kabupaten menentukan pesertanya. Kami hanya menerima daftar yang diajukan oleh Diknas atau kantor Depag kota/kabupaten

Tanya: Bagaimanakah status guru yang diperbolehkan mengikuti sertifikasi?
Jawab: Secara umum adalah guru PNS dan non PNS. Guru PNS bisa ada di sekolah negeri atau swasta (DPK). Guru non PNS adalah Guru Tetap Yayasan pada sekolah swasta dan guru pada sekolah negeri. GTY harus memiliki SK dari penyelenggara pendidikan (Yayasan). Pada sergu 2009, guru non PNS pada sekolah negeri (Guru Bantu, Guru Honorer, dan sejenisnya) bisa ikut dan harus memililki SK dari dinas pendidikan kabupaten / kota / propinsi, dan bukan diangkat oleh kepala sekolah.

Tanya: Bagaimanakan penghitungan masa kerja?
Jawab: Masa kerja adalah persyaratan awal seorang guru bisa mengikuti sertifikasi (setelah sebagai guru tetap, lihat pertanyaan sebelumnya). Sesuai aturan 2009, guru yang mengikuti sertifikasi minimal sudah bekerja selama 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat keluarnya UU no 14 tahun 2005, yang bersangkutan sudah menjadi guru. Jadi bila dihitung belum mencapai 4 tahun atau yang tercantum di SK berbunyi masa kerjanya kurang dari 4 tahun, maka belum bisa mengikuti sertifikasi pada tahun itu.

Tanya: Apa beda dengan pengalaman kerja?
Jawab: Pengalaman kerja adalah lamanya seorang guru mengajar sejak awal tanpa melihat statusnya. Pengalaman kerja dihitung sejak dari yang bersangkutan menjadi guru (secara kumulatif), baik sebagai guru tetap maupun guru tidak tetap, pada sekolah tempat bekerja sekarang atau sekolah lainnya. Bila pada saat yang sama mengajar pada lebih dari satu sekolah, maka hanya salah satu saja yang dihitung.

Tanya: Mengapa kuota guru swasta sangat kecil?
Jawab: Kuota guru swasta memang hanya 15-25% dari kuota guru per kota/kabupaten. Hal ini sudah ditetapkan KSG.

Tanya: Bagaimana bila tahun ini mengundurkan diri? Apa bisa ikut tahun selanjutnya?
Jawab: Bisa saja mundur tahun ini dan ikut tahun berikutnya. Tetapi ingat bahwa ada kuota per kota dan jenjang, sehingga mungkin harus bersaing dengan guru lainnya. Tapi, kenapa harus mundur?

Tanya: Saya sekarang sedang berstatus CPNS, apakah bisa mengikuti sertifikasi?
Jawab: CPNS adalah awal dari PNS, yaitu sebagai guru tetap di sekolah negeri atau swasta (DPK). Saat ini ada yang masuk CPNS dari jalur Guru Honorer, sehingga masa kerja golongan pada saat diangkat tidak 0 tahun 0 bulan. Lihat apakah masa kerja sudah memenuhi? Bila memang belum, apalagi ada di sekolah yang berbeda dengan yang diusulkan di portofolio, sebaiknya ditunda dulu sampai semua menjadi jelas. Yang jelas seorang guru maju sertifikasi harus dari satu sekolah saja dan satu status saja (PNS saja atau GTY saja dst).

Tanya: Bidang studi saya waktu kuliah IPA, setelah lulus saya mengajar TIK dan mengikuti sertifikasi guru TIK dan saya lulus padahal saya tidak menguasai pelajaran TIK. Sekarang saya diangkat CPNS. Bisakah saya mengikuti sertifikasi lagi sebagai guru IPA pada waktu saya PNS karena saya benar-benar tidak menguasai TIK?
Jawab: Keputusan mengikuti sertifikasi salah satunya adalah dari diri sendiri. Kenapa dipaksakan bila tidak cocok? Aturan tidak melarang seorang guru mengikuti sertifikasi lagi. Tetapi perhatikan bahwa ada sekian banyak guru yang mengantri dalam kuota per tahunnya. Yang disertifikasi adalah matapelajaran/bidang studi yang diampu/diajar, bukan yang disukai atau sesuai ijazah. Jadi yang dinilai adalah keprofesionalan di mapel tsb. Sudah banyak kasus yang ikut mapel “A” tetapi begitu PLPG diberi materi mapel “A” tidak bisa mengikuti karena basicnya memang “B”. Salah satu contoh adalah seorang KS/WKS yang mengikuti sertifikasi guru BK. Ketika PLPG, banyak hal yang tidak dikuasai tentang ilmu BK karena dasarnya bukan sebagai guru BK.


2. Tentang Portofolio

Tanya: Apakah boleh ijazah yang berbeda dengan bidang studi yang diajarkan?
Jawab: Ijazah tidak terkait dengan bidang studi yang diambil. Hanya saja berpengaruh terhadap nilai/skor karena ada perbedaan antara yang sesuai, serumpun, dan tidak sesuai. Ada juga perbedaan nilai dengan melihat apakah dari jalur kependidikan atau non kependidikan. Ada juga perbedaan nilai bila memiliki akta atau tidak. Jadi bapak/ibu tetap bisa ikut sertifikasi dengan ijazah yang ada. Bila ada ijazah S1 kedua, S2, S3 sertakan juga. Hal itu bisa menambah nilai.

Tanya: Kalau ijazah saya Matematika tetapi mengajar TIK, saya harus ikut sertifikasi untuk Matematika atau TIK?
Jawab: Yang disertifikasi adalah bidang studi/mata pelajaran yang DIAJARKAN, bukan ijazahnya. Apa yang diajarkan dibuktikan dengan surat tugas mengajar dan RPP yang sesuai. Bila bapak RPPnya adalah TIK maka akan disertifikasi sebagai guru TIK karena itu kenyataan yang kami ketahui dari berkas dan asesor matematika tidak berhak menilai TIK. Ibaratnya bila bapak sehari-hari mengendarai sepeda motor tentu akan meminta SIM C bukan SIM A, dan mengikuti ujian untuk SIM C, walaupun bapak juga bisa mengemudikan mobil. Memang guru profesional adalah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya, tetapi banyak ditemui berbagai kasus yang memaksa seorang guru mengajar bidang studi/mata pelajaran yang berbeda. Ingat, sertakan RPP sesuai dengan apa yang diajukan untuk sertifikasi. Kami tidak bisa menilai kompetensi seorang guru yang meminta disertifikasi sebagai guru Penjaskes kalau isi RPPnya adalah BK.

Tanya: Mengapa ada guru yang masa kerjanya sedikit bisa lulus, padahal ada yang masa kerjanya sangat lama bahkan kepala sekolah bisa tidak lulus?
Jawab: Penilaian portofolio dilakukan terhadap prestasi yang didapat seorang guru selama bekerja. Walaupun masa kerjanya sedikit tetapi rajin mengikuti karya ilmiah, mengadakan penelitian, menulis buku, dan prestasi lainnya maka nilainya akan jauh lebih tinggi dari guru yang masa kerjanya lama tetapi kurang menghasilkan karya. Asesor juga tidak membedakan apakah peserta tersebut kepala sekolah atau guru biasa.
Tentang mengapa ada guru yang masa kerjanya lama tidak bisa ikut sertifikasi, kami hanya bisa menjawab bahwa PSG hanya menerima data peserta. Kewenangan penentuan peserta ada di dinas.

Tanya: Saya menyertakan banyak sertifikat seminar dan pelatihan, tetapi mengapa nilai portofolio saya kecil?
Jawab: Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan:
*) Relevansi jenis pelatihan dan forum ilmiah yang diikuti. Penilaian dilakukan terhadap kegiatan yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan atau statusnya sebagai guru. Contoh yang tidak relevan misalnya guru PKn mengikuti workshop Otomotif. Yang lebih relevan misalkan dia mengikuti workshop penyusunan PTK.
*) Ketidaktepatan dalam meletakkan bukti fisik atau membedakan antara diklat dan forum ilmiah. Seminar dan lokakarya termasuk ke dalam forum ilmiah sehingga bukti fisiknya dimasukkan ke dalam komponen 8 dan bukti fisik diklat dimasukkan ke dalam komponen 2.
*) Bukti fisik yang meragukan, misalkan lebih dari satu seminar pada saat yang sama di tempat yang sama atau malah di tempat yang berbeda, jumlah jam pelatihan yang tidak sesuai dengan hari pelatihan atau diragukan keasliannya.
*) Hasil diklat / workshop yang terkait. Misal workshop (lokakarya) tentang penyusunan RPP atau PTK, seharusnya menghasilkan suatu “karya” atau “work”, misal draft rancangan RPP. Sertakan itu, karena bila tidak akan dianggap mengikuti forum ilmiah biasa.

Tanya: Bila sertifikat atau piagam saya sedikit, apa yang bisa saya lakukan untuk menambah nilai?
Jawab: Ada 10 komponen yang dinilai, bila masih kurang di satu komponen bisa ditutupi dari komponen lainnya, misalnya pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya ilmiah atau artikel, pembimbingan siswa, dan sebagainya.

Tanya: Siapa yang melegalisasi portofolio kepala sekolah?
Jawab: Yang melegalisasi adalah atasan kepala sekolah, yaitu pihak Diknas.

Tanya: Mengapa banyak guru swasta yang tidak lulus portofolio atau PLPG?
Jawab: Asesor tidak membedakan apakah peserta adalah PNS atau GTY, apakah kepala sekolah atau guru, senior atau yunior, dan apakah berasal dari sekolah negeri atau swasta. Penilaian semata-mata dilakukan dari dokumen portofolio.

Tanya: Mengapa ada guru yang rajin tetapi tidak lulus penilaian portofolio?
Jawab: Satu hal yang penting diperhatikan adalah asesor menilai barang mati yaitu dokumen portofolio yang tidak bisa “ditanya”. Semakin lengkap, berkualitas dan meyakinkan isi berkas tersebut, tidak ada alasan untuk tidak memberikan nilai dan semakin tinggi nilainya dibanding yang isinya “biasa” saja. Asesor tidak pernah tahu secara fisik apa saja yang dilakukan guru di kelas (apakah sesuai, kreatif, bagus atau tidak), dan prestasi apa yang dihasilkan oleh guru selain apa yang dicantumkan di berkas tersebut.

Tanya: Apakah yang dimaksud dengan status Klarifikasi (K)?
Jawab: Klarifikasi adalah keputusan penilaian asesor yang diberikan bagi portofolio yang meragukan atau diindikasikan melakukan pelanggaran, misalnya pada ijazah, sertifikat, atau karya ilmiah. Guru yang bersangkutan akan dipanggil dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Bila terbukti melakukan pelanggaran, guru yang bersangkutan akan didiskualifikasi.

Tanya: Apakah yang dimaksud dengan status Diskualifikasi (DIS)?
Jawab: Diskualifikasi adalah keputusan yang diberikan kepada peserta yang melakukan kecurangan dalam pemberkasan portofolio (terbukti secara langsung atau tidak langsung) atau tidak terpenuhinya syarat utama keikutsertaan peserta (masa kerja kurang, bukan guru tetap, atau kualifikasi akademiknya) atau melakukan upaya penyuapan.

Tanya: Bagaimana bila ada dokumen palsu tetapi lolos atau ada pemalsuan data?
Jawab: Kami tidak bisa berbuat banyak untuk hal ini, mungkin karena rapi sampai bisa menipu asesor. Bila muncul sesuatu yang di belakang hari setelah portofolio dan PLPG, maka itu bukan lagi menjadi tanggung jawab PSG. Hal ini mungkin bisa dikembalikan ke guru masing-masing, sudah benarkah cara yang diambil? Apakah ini yang dinamakan guru profesional?

Tanya: Bisakah bila ada kesalahan pemberkasan portofolio?
Jawab: Bila ada kesalahan, ada beberapa opsi yang diambil memang, yaitu melakukan klarifikasi, melengkapi kekurangan, dan tidak memberikan nilai. Belum tentu kesalahan menyebabkan tidak lulus.

Tanya: Bagaimana dengan peserta yang nilainya kurang dari batas kelulusan?
Jawab: Guru yang bersangkutan harus mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) selama 90 jam pelajaran. Pada akhir PLPG diadakan Ujian. Bila tidak lulus maka peserta diberi kesempatan mengulang sebanyak-banyaknya dua kali.

Tanya: Bisakah kami mengetahui hasil penilaian portofolio?
Jawab: Nilai portofolio memang tidak dipublikasikan kepada guru secara langsung, tetapi kepada pihak LPMP dan PMPTK, sesuai dengan yang ada pada buku panduan.

Tanya: Bolehkah kami mendapat atau meminta informasi penilaian dari para asesor?
Jawab: Asesor hanya berhak menilai, tidak berhak untuk memberikan informasi nilai atau kelulusan. Dalam sapta etika asesor butir 2 dinyatakan bahwa “Menilai kinerja guru secara objektif dan profesional, serta melaporkan hasilnya hanya kepada yang berwenang”, dan pada butir 3 dinyatakan bahwa asesor “Menjaga rahasia negara, rahasia jabatan, dan rahasia pihak yang dinilai”. Jadi jelas bahwa mereka tidak berhak menginformasikan kelulusan, nilai, memberi janji lulus, dan sebagainya. Bila ada yang bertentangan dengan PSG, kami tidak bertanggung jawab.


3. Tentang PLPG

Tanya: Apakah peserta pasti lulus PLPG dan memperoleh sertifikat pendidik?
Jawab: PLPG adalah kegiatan akademik yang melibatkan proses belajar-mengajar dan evaluasi. Di dalamnya ada penilaian atas semua aspek yang dimiliki peserta didik. Nilai didapat dari prestasi peserta sendiri pada saat pelaksanaan PLPG, baik yang ditentukan peserta sendiri (pada saat ujian tulis), yang ditentukan instruktur (misal pada saat peer teaching atau penugasan yang lain), atau yang ditentukan sesama peserta (pada penilaian skor sejawat), serta dari nilai portofolio. Hanya ada dua keputusan hasil evaluasi (ujian) yaitu Lulus dan Tidak lulus. Jadi kelulusan PLPG adalah ditentukan dari peserta sendiri. Pada buku panduan juga sudah jelas disebutkan apa saja komponen penilaian PLPG, besaran masing-masing komponen, dan apa syarat kelulusannya.

Tanya: Apakah peserta PLPG mendapat sertifikat atau piagam yang menyatakan keikutsertaannya dalam PLPG?
Jawab: PSG tidak mengeluarkan sertifikat semacam itu karena memang tidak ada dalam aturans dan PLPG adalah bagian terpadu dari sertifikasi guru.

Tanya: Bagaimana nasib peserta yang Tidak Lulus dari PLPG atau DIS?
Jawab: Peserta tersebut dikembalikan ke Diknas dan masih bisa mengikuti sertifikasi pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi keikutsertaan ulang itu merupakan keputusan Diknas masing-masing kota/kabupaten dengan tetap memperhatikan kuota pada tahun itu (belum tentu pada tahun berikutnya)


4. Tentang Sertifikat Pendidik dan Tunjangan Profesi Pendidik

Tanya: Bagaimana setelah sertifikat dibagikan ternyata ada penyimpangan, misalnya tidak mengajar 24 jam, atau mengajar bidang studi lain?
Jawab: Hal ini sudah di luar wewenang kami lagi, yang lebih mengetahui secara rinci adalah dinas, kepala sekolah, dan guru yang bersangkutan.

Tanya: Bagaimana jika sesorang lulus sertifikasi dari non PNS, kemudian diangkat menjadi
CPNS. Apakah sertifikat itu bisa dialihkan dari non PNS ke PNS ?
Jawab: Sertifikasi hanya melihat status pada saat pengajuan dokumen portofolio. Bila ternyata ada perpindahan status, tempat kerja, jenjang, pasti bisa dilakukan penyesuaian dan bukan berarti sertifikat menjadi tidak berlaku lagi.

Tanya: Bagaimana dengan tunjangan profesi pendidik?
Jawab: Kami tidak terlibat dengan hal itu, baik besarnya berapa, kapan diberikan, apa syaratnya, lewat mana penyalurannya, apakah sama antara yang lulus portofolio dan lulus PLPG, dan lainnya. Tugas kami hanya melakukan sertifikasi, mulai dari penilaian portofolio sampai penerbitan sertifikat pendidik.


5. Tentang Pendidikan Profesi Guru

Tanya: Saya minta informasi pelaksaan PPG dan proses seleksinya, apa benar dimulai September tahun ini?
Apakah juga dimungkinkan LPTK Induk dan mitra? Apakah lebih diprioritaskan untuk yang telah punya pengalaman mengajar?
Jawab: PPG sedang dalam pengusulan proposal oleh beberapa prodi di UM (dan LPTK lain). Jadi hasilnya belum bisa diketahui di mana saja PPG untuk prodi tertentu akan diadakan. PPG kali ini diperuntukkan untuk Guru pra jabatan yang belum bisa mengikuti Sertifikasi Guru dalam Jabatan, jadi pesertanya adalah guru yang baru diangkat.


6. Tentang Lainnya

Tanya: Bolehkah kami berkonsultasi ke PSG?
Jawab: Kami membuka diri kepada pada guru yang akan berkonsultasi mengenai pelaksanaan sertifikasi guru, sejauh yang menjadi wewenang kami dan kami bisa menjawabnya.

Tanya: Katanya ada pungutan untuk PSG atau asesor?
Jawab: Tidak ada biaya apapun yang dikenakan terhadap para guru peserta sertifikasi (portofolio dan PLPG) oleh PSG baik secara pribadi panitia maupun secara institusi. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi berasal dari pemerintah pusat dan hal itu sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Tanya: Kemana legalisir dilakukan?
Jawab: Legalisasi sertifikat pendidik dilakukan di subag Pendidikan dan Evaluasi, gedung A3 (sebelah rektorat) lantai 1, pada hari dan jam kerja. Ada biaya yang dikenakan (resmi sesuai SK Rektor). Tidak harus yang bersangkutan, bisa saja secara kolektif. Cukup membawa sertifikat yang asli dan fotocopynya.

Tanya: Bagaimana bila ada kesalahan data di sertifikat pendidik?
Jawab: Bila terjadi hal demikian, bapak/ibu bisa datang ke kantor PSG dengan membawa pengantar dari kantor diknas/depag setempat, dan disertai dengan copy sertifikat dan bukti pendukung (misal SK, ijazah). Khusus untuk ralat bidang studi, kami harus meneliti apa isi portofolionya dan/atau tergabung pada rombel apa di PLPG. Kami akan teruskan permintaan ralat ini ke subag Pendidikan dan Evaluasi yang menangani pencetakan sertifikat pendidik.

Selasa, 26 Januari 2010

RAPAT GABUNGAN : ANGKAT GTT JADI CPNS

JP – Kabar gembira bagi Guru Tidak Tetap (GTT) se-Indonesia. Dalam rapat gabungan antara Komisi II, VIII, dan X DPR RI dengan Mendiknas M. Nuh, Menag Suryadharma Alli, Men PAN EE Mangindaan, dan Kepala BKN Edy Topo Ashari di gedung DPR Jakarta pada 25 Januari 2009 kemarin menghasilkan beberapa rekomendasi penting tentang nasib guru honorer.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat gabungan tersebut adalah :

1.PENGANGKATAN SEMUA GURU HONORER MENJADI CPNS dengan memperhatikan status dan   kesejahteraan guru bersangkutan.
Berdasar PP 48/2005 jo PP 43/2007 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS, disebutkan salah satu syarat pengangkatan adalah memiliki kualifikasi S-1 dan maksimal usia 46 tahun. Berdasar rekomendasi ini jika seorang guru honorer/GTT secara status tidak dapat diangkat ( karena usia melebihi 46 tahun atau kualifikasi belum S-1) maka pengangkatan harus mempertimbangkan kesejahteraan guru tersebut.

2.Status guru honorer harus segera dituntaskan/diangkat menjadi CPNS baik guru honorer yang dibayar melalui APBN/APBD maupun yang tidak

3.Guru yang sudah menjadi CPNS harus segera diangkat menjadi PNS tanpa seleksi/prajabatan, cukup dengan verifikasi administrasi

4.Kesejahteraan guru menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (gubernur, bupati, atau walikota)

Perlu diketahui bahwa berdasar PP 48 tahun 2005 yang diperbarui dengan PP 43 tahun 2007, sejak November 2005 pemerintah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer baru dan seharusnya permasalahan guru honorer ini harus tuntas (diangkat menjadi PNS) paling lama pada Desember 2009 (dengan syarat telah terdaftar dalam database pemerintah daerah).

Masalah yang berkembang di lapangan, tidak sedikit guru honorer (APBN/APBD maupun yang non- APBN/APBD) yang tidak mendapatkan informasi tentang database ini. Bahkan ada kesan database tenaga honorer ini ditutup-tutupi, sehingga sempat terjadi keruwetan. Pada 2005 – 2006 kemarin tidak sedikit database daerah yang dikirimkan ke pemerintah pusat melalui BKN menjadi “gemuk”, secara tiba – tiba menggelembung tanpa kendali, dan tidak sedikit pula kasus nama – nama yang tanpa melalui “prosesi” honorer tahu – tahu masuk dalam database.

Untuk bapak-ibu guru GTT, baik yang di sekolah negeri maupun swasta, teruslah galang aksi memperjuangkan aspirasi karena saat ini DPR tengah membentuk Panja untuk mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Rencananya Panja DPR ini berasal dari anggota Komisi II, VIII, dan X dengan masa kerja selama satu bulan.

SELAMAT BERJUANG !!!